Pemerintah berencana akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menaikan jumlah penerima beasiswa untuk siswa miskin dan juga jumlah uang beasiswanya.
Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad kepada VOA mengatakan anggaran beasiswa untuk siswa miskin saat ini sebesar Rp 3,9 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp 7 triliun.
Saat ini kata Ibnu Hamad jumlah siswa miskin yang menerima beasiswa sebanyak 6 juta orang dan akan dinaikkan menjadi 14 juta orang. Jumlah uang beasiswanya pun kata Ibnu Hamad akan ditambah.
Ibnu Hamad menyatakan begitu harga BBM dinaikkan, beasiswa bagi siswa miskin tidak boleh terlambat disalurkan. Hal ini untuk mencegah siswa terkendala pendidikannya. Menurutnya selama ini sekitar 70 persen siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi.
"Nilainya juga bertambah. Di SD itu 360 ribu per tahun menjadi 450 ribu per tahun. Kalau SMP semula 550 ribu per tahun menjadi 750 ribu per tahun. SMA dan SMK semula 780 ribu per tahun menjadi 1 juta pertahun. Ini kan ada hubungannya dengan rencana kenaikan BBM karena diperkirakan akan menambah beban juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, dunia pendidikan bisa dibilang termasuk yang akan menerima dampaknya," ujar Ibnu Hamad.
Ibnu Hamad menambahkan uang beasiswa untuk masyarakat miskin tersebut akan dikirim melalui pos kepada siswa yang mendapatkan beasiswa itu. Menurutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyalurkan beasiswa untuk siswa miskin ini.
Ia mengatakan, "Data siswa miskin itu tentu didapat dari sekolah, dikirim cuma kementerian tidak begitu saja menerimanya karena kita berfikir harus tiga tepat, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah maka akan cek dengan data dari tim nasional untuk penanggulangan nasional kemudian diverifikasi dengan data penerima raskin dan kemudian dicek lagi dengan data penerima bantuan langsung masyarakat."
Sementara itu, pengamat pendidikan Arif Rahman menyambut baik rencana pemerintah itu. Menurutnya siswa yang kurang mampu juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik.
Dia juga meminta pemerintah terus mengembangkan program pendidikan yang dapat membantu masyarakat miskin.
"Bagi mereka yang miskin mendapat kesempatan untuk berpendidikan yang baik. Pendidikan yang tidak mendiskriminasikan rakyat kita ini, itu yang harus dikembangkan," ungkap Arif Rahman.
Sedangkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh November Herman Sasongko berpendapat, subsidi BBM yang dihapus nantinya harus berdampak langsung bagi kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan.
Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad kepada VOA mengatakan anggaran beasiswa untuk siswa miskin saat ini sebesar Rp 3,9 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp 7 triliun.
Saat ini kata Ibnu Hamad jumlah siswa miskin yang menerima beasiswa sebanyak 6 juta orang dan akan dinaikkan menjadi 14 juta orang. Jumlah uang beasiswanya pun kata Ibnu Hamad akan ditambah.
Ibnu Hamad menyatakan begitu harga BBM dinaikkan, beasiswa bagi siswa miskin tidak boleh terlambat disalurkan. Hal ini untuk mencegah siswa terkendala pendidikannya. Menurutnya selama ini sekitar 70 persen siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi.
"Nilainya juga bertambah. Di SD itu 360 ribu per tahun menjadi 450 ribu per tahun. Kalau SMP semula 550 ribu per tahun menjadi 750 ribu per tahun. SMA dan SMK semula 780 ribu per tahun menjadi 1 juta pertahun. Ini kan ada hubungannya dengan rencana kenaikan BBM karena diperkirakan akan menambah beban juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, dunia pendidikan bisa dibilang termasuk yang akan menerima dampaknya," ujar Ibnu Hamad.
Ibnu Hamad menambahkan uang beasiswa untuk masyarakat miskin tersebut akan dikirim melalui pos kepada siswa yang mendapatkan beasiswa itu. Menurutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyalurkan beasiswa untuk siswa miskin ini.
Ia mengatakan, "Data siswa miskin itu tentu didapat dari sekolah, dikirim cuma kementerian tidak begitu saja menerimanya karena kita berfikir harus tiga tepat, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah maka akan cek dengan data dari tim nasional untuk penanggulangan nasional kemudian diverifikasi dengan data penerima raskin dan kemudian dicek lagi dengan data penerima bantuan langsung masyarakat."
Sementara itu, pengamat pendidikan Arif Rahman menyambut baik rencana pemerintah itu. Menurutnya siswa yang kurang mampu juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik.
Dia juga meminta pemerintah terus mengembangkan program pendidikan yang dapat membantu masyarakat miskin.
"Bagi mereka yang miskin mendapat kesempatan untuk berpendidikan yang baik. Pendidikan yang tidak mendiskriminasikan rakyat kita ini, itu yang harus dikembangkan," ungkap Arif Rahman.
Sedangkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh November Herman Sasongko berpendapat, subsidi BBM yang dihapus nantinya harus berdampak langsung bagi kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar